Opini, Sastra dan Diary

Ruang Hidup Petani Yang Dirampas Pabrik Semen



(Note: tulisan ini pernah dimuat di Solidpress.co, dipublikasikan lagi disini untuk keperluan pengarsipan)

12 April 2016. Masih jelas dalam ingatan kita ketika 9 orang Ibu-ibu petani dari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, melawat ke Istana Negara dengan kedua kaki yang ditanam kedalam sebuah kotak kayu berisikan semen(1). Aksi itu setidaknya merefleksikan bagaimana cengkraman semen, dalam hal ini Pabrik PT. Semen Indonesia (SI), secara perlahan-lahan menggerogoti dan pada akhirnya mengancam ruang kehidupan para petani yang hidup di sekitaran pegunungan Kendeng Utara di sisi lain, dan alam di sisi yang lainnya. Hari itu merupakan tepat 665 hari sejak mereka mendirikan tenda perlawanan di sekitaran area proyek pabrik semen.

Seperti yang selama ini beredar dan diberitakan, 4 tahun yang lalu PT. Semen Indonesia berencana untuk membangun pabrik semen di salah satu kawasan pegunungan Kendeng Utara. Saat itu, Gubernur Jawa Tengah yang ikut mengizinkan pembangunan pabrik tersebut adalah Bibit Waluyo.Arlian Buana, dalam salah satu laporannya di Pindai.org, mengajak kita semua untuk mengikuti bagaimana “Orang-orang Tegaldowo(2)” susah payah melawan pembangunan pabrik semen. Menurut Joko Prianto-salah satu petani dari desa Tegaldowo yang sampai saat ini masih terus memperjuangkan kehidupan petani- sejak tahun 2012 kabar pembangunan pabrik semen itu telah tersiar.

Sejak saat itu Joko dan kawan-kawan berusaha menemui pemerintahan desa setempat berkaitan dengan kejelasan isu pabrik semen. Mulai 2013, mereka mulai berdemonstrasi di kabupaten rembang untuk menolak pembangunan pabrik semen, bahkan mengirim surat kepada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Penolakan itu berangkat dari kegelisahan para petani bahwa pabrik semen akan mengancam hajat hidupnya dan anak cucunya kelak. Kawasan yang menjadi target penambangan karst, bahan baku semen, tidak lain adalah sebuah kawasan pegunungan di Kendeng yang menyimpan banyak sumber air bagi kehidupan rumah tangga warga setempat dan kehidupan bercocok tanam petani.

Parahnya, saat 16 Juni 2014, warga Kendeng tidak tahu sama sekali bahwa peletakan batu pertama pabrik semen akan diadakan kesokan harinya. Masih dalam laporan Arlian Buana tersebut, yang warga tahu adalah bahwa acara tanggal 17 Juni tersebut adalah acara doa bersama untuk Rembang. Saat itu juga, warga mengadakan rapat dadakan dan memutuskan untuk melakukan aksi pemblokiran ke-esokkan harinya.17 Juni 2014. Bukan kesan ramah tamah dan manis yang didapatkan, melainkan aksi represifitas aparat penegak hukum yang mengintimidasi, memukul, menendang, dan melempar warga yang sebagian besarnya, saat itu, adalah para ibu-ibu petani.

Niatan kenapa massa aksi itu malah menurunkan ibu-ibu petani, sebenarnya, adalah ingin menjauhi gesekan dengan aparat kepolisian. Sejak kejadian itu, Sukinah, salah satu dari 9 ibu-ibu Kendeng yang mengecor kakinya didepan istana beberapa minggu yang lalu, berkeyakinan untuk tidak akan pernah mundur sampai pabrik semen angkat kaki dari bumi Kendeng. Sampai saat ini solidaritas dan dukungan untuk petani Kendeng semakin bertambah secara lokal dan nasional. Tidak tahu sudah berapa kali aksi digelar dan berapa tulisan opini yang menyoal pabrik semen dan persoalan agraria di sana.


Narasi Kesejahteraan Yang Diputarbalikkan
Ruang hidup petani dan rakyat kecil seolah-olah tak ada harganya. Melalui berbagai relasi kuasa, mega proyek seperti pabrik semen yang diselenggarakan perusahaan plat merah seperti di Pegunungan Kendeng ini mendapatkan legitimasi dan kemudian setlah itu menggadaikan kehidupan petani, warga dan kelestarian lingkungan setempat. Absurditas model pembangunan yang ekstraktif seperti ini tak lain dan tak bukan hadir karena nafsu penguasa dalam menjarah serta mengeruk potensi alam dengan dalil-dalil irasional yang mengatasnamakan kesejahteraan masyarakat.

Dalil-dalil pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, melalui hadirnya proyek penambangan disuatu daerah, kerap kali dirapal oleh pemerintah ketika ditanyakan maksud pembangunan tersebut. Dengan adanya investasi skala besar, katanya, suatu daerah bisa mendapatkan hasil yang besar dan pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai proyek-proyek inrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusianya.

Dalam tulisannya di Literasi.co yang berjudul Mitos Kesejahteraan Pertambangan, Hendra Try Ardianto, mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik UGM, menyatakan bahwa kecenderungan argumentasi tersebut berangkat dari sebuah paradigma pembangunan dan kesejahteraan yang selalu dilihat dari segi ekonomistik, yakni dengan pertumbuhan ekonomi(3). Narasi ekonomistik itu seolah-olah bisa dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, penambangan tidak melulu menghadirkan dampak yang signifikan bagi suatu daerah, melainkan justru melahirkan malapetaka yang beruntut,Hendra, masih dalam tulisannya, mengutip laporan Oxfam, sebuah organisasi berbasis komunitas yang konsen mencari solusi atas kemiskinan dan ketidakadilan di dunia, berjudul “Digging to Development ? A Historical Look at Mining and Economic Development” menunjukan bahwa pertambangan tidak hanya memberikan efek positif bagi negara.Dalam salah satu konklusi laporan tersebut menyatakan bahwa:

The local economic impacts of mining development within the U.S., Canada, and Australia were not usually positive. Persistent poverty or ghost towns often followed the local decline in mining. Local sustained economic development built around mining, in general, did not result from the mining. Over the last several decades, local communities dependent on mining in these developed countries continue to lag their national and other regional economies(4).

Intinya adalah bahwa pada tataran lokal dimana suatu tambang itu hadir, dalam studi kasus di Amerika, Kanada dan Australia, keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah setempat tidak berasal dari pertambangan atau tidak bertumpu padanya. Malahan, dalam beberapa dekade, masyarakat lokal yang bergantung terhadap pertambangan terus mengalami kelambatan ekonomi.

Masih dalam laporan Oxfam, investasi pertambangan di negara-negara berkembang tidak dengan sendirinya dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Malahan akan memicu konflik sosial, korupsi ditubuh pemerintahan, dan menggusur pertumbuhan sumberdaya manusia. Pada titik ini, laporan tersebut setidaknya merefleksikan juga apa yang saat ini sedang dan telah berlangsung di Indonesia. Kita tentunya sudah faham betul bagaimana PT. Freeport di Papua telah memutarbalikkan narasi kesejahteraan masyarakat melalui pertambangan.

Selain itu, kita bisa menjumpai krisis ekologis akibat industri ekstraktif pertambangan. Jutaan hektar hutan digunduli. Dalam laporan yang disajikan Forest Watch Indonesia, hutan di Indonesia, dalam kurun waktu 2009-2013, mengalami deforestasi sebesar 4,5 juta hektar atau 1,13 juta hektar per tahunnya(5). Christian Purba selaku Direktur Eksekutif FWI, dalam berita yang dilansir Mongabay, mengatakan bahwa penyebab deforestasi adalah akibat pertambangan, penebangan liar, pembakaran hutan, adanya izin Hak Pengusahaan Hutan dan Hutan Tanaman Industri(6).

Selain itu pertambangan tak sedikit menyebabkan pencemaran terhadap tanah dan sumber daya air. Pencemarannya biasanya disebabkan akibat ketidakbecusan pengusaha tambang dalam mengurus limbah pertambangan. Dalam laporan Greenpeace yang diterbitkan tahun 2014, terungkap bahwa pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan telah meracuni air(7). Laporan yang merupakan hasil investigasi Greenpeace selama enam bulan ini menyajikan bukti-bukti kuat betapa perusahaan tambang batubara itu telah menggelontorkan limbah berbahaya ke dalam sungai dan sumber-sumber air masyarakat, serta melanggar standar nasional pembuangan limbah pertambangan.



Kejanggalan Izin dan Amdal PT. SI
Dari potret buram pertambangan yang ada di Indonesia ini, pantasnya kita perlu skeptis terhadap pabrik semen yang sedang dan telah di bangun di kawasan Pegunungan Kendeng Utara, Rembang, sejak peletakan batu pertamanya tahun 2014. Dalam laporan investigasi Tempo berjudul “Izin Janggal Pabrik Semen”, yang diterbitkan di Majalahnya edisi 7-13 September 2015, ternyata mulai dari proses perencanaan pabrik yang akan mengeruk kapur selama lebih dari 100 tahun tersebut terbukti ada kecurangan dan ketidak beresan terkhususnya mengenai dokumen perizinan dan Analisis Mengenail Dampak Lingkungan (Amdal) Semen Indonesia(8).

Keberhasilan PT. SI mendapatkan izin tambang dan pendirian pabrik di Rembang bermula dari Bupati Rembang Moch Salim yang pada tanggal 11 November 2011 berani mengeluarkan izin lokasi. Padahal, dua bulan sebelumnya, tepatnya tanggal 13 September, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011, yang menetapkan Watuputih sebagai kawasan Cekungan Air Tanah (CAT). Surat izin Moch Salim bahkan tidak memasukkan Keppres CAT dalam konsiderans.Rencana penambangan juga bertentangan dengan Peraturan Daerah Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang 2011-2031. Perda RTRW tersebut menetapkan CAT Watuputih sebagai kawasan lindung geologi yang artinya tak boleh dirusak. Hal itu terkhususnya termaktub dalam pasal 19 Perda RTRW Kabupaten Rembang(9).

Masih dalam laporan Investigasi Tempo, selain perizinan, amdal PT. SI juga mengandung banyak kejanggalan dan ketidakseusaian dengan kondisi di lapangan. Misalnya terkait lokasi tambang karst yang tak terdapat gua, mata air, ataupun sungai bawah tanah. Padahal banyak penelitian yang menemukan sebaliknya. Eko Teguh Paripurno, ahli geologi UPN Veteran Yogyakarta mengaku menemukan ponor, gua, dan mata air di kawasan penambangan. Dokumen amdal SI memang mencantumkan titik-titik gua dan mata air, namun semuanya berada diluar lokasi tambang.

Dari kecacatan proses perizinan dan dokumen lingkugan PT. SI tersebut, setidaknya kita bisa menyimpulkan bagaimana modus-modus bejat dikerahkan agar bisa mengeruk kapur di pegunungan Kendeng dan melalaikan kepentingan untuk menjaga kelestarian alam dan itu semua dilakukan oleh perusahaan negara!Padahal kawasan pegunungan Kendeng tersebut merupakan tempat penyimpanan air tanah yang amat penting bagi proses daur hidrologi dan ekologi alam.

Disamping itu air dari daerah itu menjadi sandaran masyarakat Rembang dan sekitarnya untuk bertani dan hidup sehari-hari. Pun juga sebagai sumber air utama perusahaan air minum dan cadangan air di musim kemarau. Belum lagi telah ditemukan harta karun watuputih yakni fauna langkah sejenis kalacemeti dan udang jenis baru beserta fakta bahwa beberapa gua di kawasan watuputih merupakan rumah bagi kelelawar endemis Jawa.

Bagaimana jadinya jika proses tambang ini akan berlangsung selama 100 tahun? Ekosistem karst, dalam berita yang dirilis Mongabay, memang menjadi incaran indsutri tambang untuk memproduksi semen. Namun, meskipun perencanaan pembangunan nasional meningkat, tapi data dari Asosiasi Semen Indonesia menunjukan bahwa hingga 2016, kapasistas produksi semen melebihi kebutuhan(10). Dari sini muncul kecendrungan kuat bahwasanya peningkatan kebutuhan akan eksploitasi karst untuk semen diperuntukkan untuk pasar internasional.


UII dan Keharusan Mengawal Kedaulatan SDA
Hal yang menjadi pertanyaan penting adalah apa makna semua peristiwa itu bagi Kampus Universitas Islam Indonesia dan civitas akademik didalamnya?Saya sendiri belum memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan tersebut dalam kerangka historis-filosofis. Penjelasan dalam kerangka itu, saya rasa, membutuhkan kerja-kerja intelektual yang lebih mendalam dari hanya sekedar reproduksi wacana yang saya gelontorkan diatas.

Namun, paling tidak, secara subjektif dan pragmatis, makna peristiwa itu bagi kampus UII dan sivitas akademika didalamnya adalah bagaimana kampus itu sendiri bersikap dan memposisikan diri dalam berbagai ketidakadilan dimana masyarakat terseok-seok didalam potensi sumber daya alamnya yang sangat kaya. Pun disatu sisi lainnya adalah posisi kampus dalam menjaga kelestarian dan kedaulatan sumber daya alam.

Sebagai kampus yang memiliki visi rahmat bagi alam semesta, UII dan cendekiawan-cendekiawan didalamnya semestinya menjadikan isu-isu kerakyatan dan kedaulatan sumber daya alam ini sebagai perhatian dibandingkan konflik-konflik pada level elite kenegaraan. Dengan terjun kedalam masyarakat dan mengawal isu-isu konkrit akar rumput diharapkan ada keberpihakan suatu institusi pendidikan terhadap masyarakat yang termarjinalkan serta alam yang telah dan sedang rapuh diterjang kepentingan kapital.

Pada titik ini, ilmu pengetahuan bukan berarti netral. Ia harus menjaga jarak dengan kekuasan dan kepentingan kapital yang ekstraktif, tapi tidak dalam hal menjaga jarak dengan proses-proses pemiskinan masyarakat dan alam.Dalam tulisan Bosman Batubara yang di muat Literasi.co, mahasiswa Dotktoral UNESCO-IHE, Institute for Water Education di Delf tersebut menjabarkan berbagai instrumen kekuasaan yang bermain dan melegitimasi proyek Pabrik Semen. Salah satunya adalah ilmu pengetahuan(11).

Kasus Pabrik Semen di Rembang, dan mega proyek diberbagai tempat yang berpotensi menimbulkan konflik, ternyata menggunakan instrumen ilmu pengetahuan sebagai alat untuk melegitimasi proses pemiskinan masyarakat dan alam. Dimana instrumen pengetahuan itu mewujud dalam dokumen Amdal dan keterangan saksi ahli yang pro terhadap Semen.

Maka dari itu, belajar dari hal itu, Kampus UII sebagai institusi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dengan produksi ilmu pengetahuannya bisa menjadi arus alternatif dalam melawan wacara produksi ilmu pengetahuan yang tidak berpihak kepada rakyat dan alam. Pusat-pusat studi dan lembaga penelitian yang ada di UII harus dikerahkan untuk mencari solusi atas persoalan strategis ini. Segala elemen mahasiswa, internal maupun eksternal, harus menghidupkan wacana kedaulatan sumber daya alam dan mengkajinya dalam disiplin ilmu masing-masing dengan kerendahatian.

Karena ilmu pengetahuan datang dari rakyat dan alam melalui kehendak Tuhan, seharusnya ia juga kembali untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kelestarian mereka.


Referensi:

1.http://nasional.kompas.com/read/2016/04/14/06060021/Ketika.Sembilan.Kartini.Bersedih.dan.Nekat.Mengecor.Kaki.di.Depan.Istana.?utm_source=news&utm_medium=bp-kompas&utm_campaign=related&
2.Arlian Buana.2016. Orang-Orang Tegaldowo dalam Pindai.org
3.Hendra Try Ardianto.2015. Mitos Kesejahteraan Pertambangan dalam Literasi.co
4.Oxfam America.2002.Digging to Development ? A Historical Look at Mining and Economic Development
5.Forest Watch Indonesia.2014.Deforestasi:Potret Buruk Tata Kelola Hutan di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur
6.http://www.mongabay.co.id/2014/12/13/duh-hutan-indonesia-hilang-113-juta-hektar-per-tahun/
7.Greenpeace. 2014. Terungkap: Tambang Batu Bara Meracuni Air Kalimantan Selatan
8.Laporan Investigasi Tempo berjudul Izin Janggal Pabrik Semen dalam majalah Tempo edisi 7-13 September 2015
9. Perda RTRW Kabupaten Rembang 2011-2031
10.http://www.mongabay.co.id/2016/01/18/walhi-eksosistem-karst-indonesia-terancam-industri-semen/
11.Bosman Batubara. 2015. Instrumen Kekuasaan dalam Kasus Rembang. Dalam Literasi.co

0 komentar:

Posting Komentar

Mengenai Saya

Foto saya

Aktivis Pers Mahasiswa LPM SOLID FTSP UII

Arsip Blog

Diberdayakan oleh Blogger.