Opini, Sastra dan Diary

,

Intervensi Militer dan Kapital Mengancam Urutsewu


Urutsewu adalah kawasan pesisir selatan sepanjang Kabupaten Kebumen sampai Purworejo, Jawa Tengah. Dalam laporan Prima Sulistya Wardhani yang dimuat di media Pindai.org, tiga dari enam kecamatan dikawasan Urutsewu, yakni Ambal, Bulupesantren dan Mirit mempunyai kemiripan sejarah: Sejak 1937 merupakan tempat latihan perang mulai dari zaman kolonial Belanda, rezim militer Jepang dan tentara republik. 15 desa dari 75 desa di tiga kecamatan itu bersinggungan langsung dengan latihan perang, karena letaknya yang berada pas di pesisir selatan(1).

Masih dalam laporan yang berjudul “Bara di Urutsewu” itu, Tentara Angkatan Darat mulai ke Urusewu pada tahun 1960an dengan maksud yang sama. Namun, mulai 1997, latihan militer perlahan-lahan merembet menjadi awal mula perseteruan antara warga dan tentara. Pada tahun itu lima anak tewas akibat mortir sisa latihan di ladang warga.

Yang menarik adalah selama rezim Soeharto, militer mendapatkan banyak keistimewaan mulai dari jabatan publik sampai kepemilikan bisnis. Sejak tentara mengklaim tanah warga di Urutsewu, pada tahun 1998, muncul berbagai perlawanan dari masyarakat. Klaim atas tanah itu tidak bisa dilepaskan dari konteks material historis. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 yang disahkan Soekarno membuat masyarakat Urutsewu ramai melawat ke Departemen Agraria untuk mengajukan sertifikat tanah. Paska Soekarno dilengserkan dan kekuasaan beralih ke tangan Soeharto, rezim militernya memutarbalikkan narasi besar UUPA tersebut.

Pada tahun 2007, masih dalam laporan yang sama, klaim Tentara Nasional Indonesia khususnya Pangdam IV/Diponegoro atas tanah tersebut memantapkan proyek Jaringan Lintas Selatan. Klaim yang dulu lebarnya hanya 500 meter dari pesisir pantai, dinaikkan menjadi 750 sampai 1000 meter dan dipasang patok sepanjang 22,5 kilometer.

Belum lagi, pada tahun 2008 otoritas Kebumen memberikan eksplorasi pasi besi kepada PT Mitra Niagatama Cemerlang. Lokasinya bertempat di enam desa pesisir di Kecamatan Mirit, termasuk Desa Wiromartan.

Tak lain dan tak bukan, izin tambang tersebut muncul akibat ada hubungan koneksi antara pemilik dan salah satu pejabat militer yakni Mayjen (Purn) Rianzi Julidar, seangkatan dengan Presiden ke- 6(2).

Berbagai protes mulai muncul kembali. Warga melakukan demonstrasi di gedung “wakil rakyat” Kebumen. Pergerakan-pergerakan tersebut melahirkan organisasi perlawanan dan mengumpulkan berbagai simpul gerakan seperti forum paguyuban petani.

Tahun 2011, pemerintah daerah juga makin memantapkan diri, seolah bahu membahu bersama militer, menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan WIlayah (RTRW) untuk 2011 sampai 2031. Beberapa poin didalamnya adalah menetapkan Urutsewu sebagai kawasan pertahanan dan keamanan. Kecamatan Ambal, Bulupesantren, dan Mirit juga dilegitimasi sebagai kawasan pertambangan pasir besi.

9 April 2011. Kedatangan enam meriam ke Desa Sestrojenar ditentang warga lewat aksi penolakan terbuka dan dua hari kemudian dengan memasang spanduk dan blokade jalan. 16 April kemudian, tentara mencabut dan membongkarnya.

Selain mencabut dan membongkar, militer kalap. Mereka menghujani warga dengan peluru karet. Memukul. Menendang. Darah seorang kakek tergenang. Beberapa warga dan mahasiswa ditangkap, diinterogasi di tangsi. Malamnya, pihak kepolisian melakukan penyisiran. Beberapa pentolan gerakan rakyat di sana ada yang bahkan tidur di kuburan yang juga menjadi tempat perisirahatan lima anak yang tewas karena sisa mortir di ladang. Setelah 2011, beberapa pemicu konflik kian hadir seperti misalnya pemagaran tanah warga yang dilakukan militer(3) dan intimidasi dan provokasi atas penyelenggaraan pentas seni-kebudayaan warga Urutsewu(4).

Tanggal 16 April pada tahun-tahun berikutnya terus diperingati. Beberapa minggu yang lalu, tepatnya tanggal 16 April 2016 warga Urutsewu kembali mengadakan peringatan 5 tahun tragedi penembakan petani di lapangan desa Setrojenar dengan istighotsah, dan aksi teatrikal Pentas Wayang Kardus(5).

Militer dan Kapital
Apa yang terjadi di Urutsewu lagi-lagi menyuguhkan kita pertautan berbagai relasi kuasa yang bercokol merampas hajat hidup orang banyak bahkan dengan tindakan-tindakan barbar. Instrumen kuasa yang meligitimasi pemiskinan dan pencerabutan rakyat dari tanah berpenghidupannya yang pertama adalah militer.

Telah lama militer dikaitkan dengan aparatus negara yang represif. Sejak jaman Soeharto, kedigdayaan militernya telah menghancurkan narasi besar sila ke-2 pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Rezim militer yang otoriter kala itu dengan dalih menjaga kedaulatan negara dan melindungi segenap bangsa justru bertindak represif terhadap siapa saja yang mengancam stabilitas kekuasaan mereka. Termasuk gerakan-gerakan masyarakat kala itu yang sejatinya hanya ingin bersuara, dan mengontrol jalannya roda kekuasaan.

Sama halnya dengan kasus di Urutsewu, masyarakat dan petani hanya ingin mempertahankan kedaulatan atas tanah dan lahan pertaniannya. Namun militer membalas itu dengan tembakan, penangkapan, dan intimidasi.

Klaim atas tanah warga di Urutsewu tersebut, kalau ditilik lagi, sebenarnya tidak bebas dari kepentingan akumulasi kapital. Kapital menjadi instrumen kedua. Secara subjektif-pragmatis, tindakan represif militeristik tersebut selagi berusaha membungkam rakyat, juga sekaligus sebagai upaya penjagaan yang ketat atas tanah-tanah yang didalamnya akan dijadikan lahan bancakan para jendral militer.

Seperti yang diketahui, pada tahun 2008 otoritas Kebumen memberikan izin eksplorasi pasir besi kepada PT Mitra Niagatama Cemerlang. Lokasinya bertempat di enam desa pesisir di Kecamatan Mirit, termasuk Desa Wiromartan. Diduga pemilik perusahaan itu memiliki hubungan dengan jendral militer.

Persekongkolan antara militer dan kapital ini bukan cerita baru. Dalam analisa Bosman Batubara di media Indoprogress, pada 1990-an, Unocal, Total, dan pemerintahan militer yang berkuasa, menandatangani sebuah proyek pemipaan gas dari Laut Andaman ke Thailand, melintasi daerah Tenasserim Myanmar. Kedua perusahaan besar ini sepakat dengan militer Myanmar agar militer menjaga keamanan proyek(6).Sepanjang area yang dilintasi oleh proyek pemipaan, kita disuguhi dengan berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan oleh militer.

Di dalam lingkup nasional, Exxon di Aceh menyerahkan urusan keamanan aset dan pekerjanya kepada militer Indonesia. Militer dikirim pemerintah pusat sebagai anjing penjaga. Kasus-kasus pelanggaran HAM terjadi lagi terhadap warga sipil.

Masih dalam analisis berjudul Buku Putih NU-PKI dan Dosa Militer dalam Industri Ekstrakif, militer dan kepolisian bahkan menjadi pemain di ladang minyak Bojonegoro. Laporan atas bisnis militer tersebut dibuat oleh KontraS pada Maret 2004. Dalam bab 4 laporan tersebut KontraS memaparkan dampak-dampak eskploitasi minyak dan peran militer didalamnya, seperti misalnya konflik horizontal masyarakat setempat, kerusakan lingkungan, dan potensi birokrasi yang korupsi(7).

Di dalam lingkup nasional, Exxon di Aceh menyerahkan urusan keamanan aset dan pekerjanya kepada militer Indonesia. Militer dikirim pemerintah pusat sebagai anjing penjaga. Kasus-kasus pelanggaran HAM terjadi lagi terhadap warga sipil.

Dan masih banyak beberapa contoh kasus lain berkaitan dengan persekongkolan jahat antara militer dan pengusaha demi kepentingan kapital yang telah mengorbankan warga dan lingukannya. Seperti misalnya pertambangan di PT Freeport Papua dan PT Sorikmas Mining dan militer setempat di Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Persenkongkolan jahat tersebut mengimplikasikan bahwa kejatuhan rezim otoriter-militeristik Soeharto dan hadirnya era reformasi yang didalamnya mempunyai narasi besar terkait demokratisasi dan keterbukaan, tidak serta merta membebaskan masyarakat kecil dari penindasan dan proses pemiskinan. Tak ada jaminan pasti bahwa militer tidak akan mengurusi wilayah sipil. Teror dan represifitas sewaktu-waktu bisa menimpa masyarakat disuatu kawasan yang mempumyai potensi ekstraktif sumber daya alam. Maka dari itu, seluruh sivitas akademika UII harus bertindak, demi menjaga ruang-ruang demokrasi-publik-sipil agar tidak dibajak oleh kepentingan militer dan kapital yang menorehkan ketidakadilan serta mengancam kedaulatan rakyat.

***

*) Penulis merupakan mahasiswa FTSP yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Menentukan Arah (Geram Merah) dan Komunitas Kopi Itam (KKI)

Referensi:
1.Prima Sulistya Wardhani.2014. Bara di Urutsewu. Dalam Pindai.org
2.Keterlibatan militer dalam proses izin itu berasal dari penemuan Devy Dhian Cahyati, mahasiswi Universitas Indonesia yang meneliti kasus itu pada 2011.
3.http://literasi.co/tni-ad-kembali-berusaha-memagari-tanah-warga-urutsewu/
4.http://indoprogress.com/2014/04/peringatan-tragedi-setrojenar-16-april-2014-dan-intervensi-tentara/
5.http://literasi.co/agama-dan-seni-perlawanan-rakyat-urutsewu/
6.Bosman Batubara. 2013. Buku Putih NU-PKI dan Dosa Militer dalam Industri Ekstrakif. Dalam Indoprogress.com
7. KontraS. 2004. Laporan Penelitian Bisnis Militer di Perusahaan Minyak Bojonegoro-Jawa Timur.

0 komentar:

Posting Komentar

Mengenai Saya

Foto saya

Aktivis Pers Mahasiswa LPM SOLID FTSP UII

Arsip Blog

Diberdayakan oleh Blogger.